Pemkab kaimana, catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016

By esya_raya_abadi 19 Jul 2017, 11:56:14 WIB Daerah
Pemkab kaimana, catatan atas laporan keuangan  tahun anggaran 2016

Keterangan Gambar : Penyerahan Laporan Keuangan


Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (power sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Daerah Kaimana bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016 sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan.

Dengan adanya reformasi dibidang keuangan daerah yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut dalam Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Kaimana telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2016 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari:

  1. Neraca
  2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
  4. Laporan Operasional (LO)
  5. Laporan Arus Kas (LAK)
  6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

 

    1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Berbasis Akrual Tahun 2016 adalah:

  1. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
  2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
  3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
    1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 meliputi :

      1. Undang-undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
      2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
      3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
      4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
      7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
      8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
      10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
      11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
      12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan  kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
      13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
      14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
      15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016;
      16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor  03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016;
      17. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Kaimana;
      18. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016;
      19. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016.
    1. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Berbasis Akrual Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai  berikut :

Bab I     PENDAHULUAN

    1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
    2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
    3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II   EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

    1. Ekonomi makro
    2. Kebijakan keuangan
    3. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III  IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

    1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
    2. Hambatan dan Kendala PencapaianTarget Keuangan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

    1. Entitas Pelaporan
    2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
    3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V    PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

    1. Neraca
    2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
    4. Laporan Operasional (LO)
    5. Laporan Arus Kas (LAK)
    6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

    1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
    2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Bab VII      Penutup

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Potensi apa, di kaimana yang perlu dikembangkan?
  Pertambangan
  Unit Kegiatan Masyarakat
  Kelautan
  Perinsdustrian
  Perikanan

Komentar Terakhir

  • Tommy Utama

    Para pengunjuk rasa membawa bendera-bendera Palestina dan foro-foto pemimpin tertinggi ...

    View Article
  • Robby Prihandaya

    Anda penyuka Transformer? Tentu hal yang paling menarik saat menonton film Transformer salah ...

    View Article
  • Edo Ikfianda

    Setelah membentuk Timnas, PSSI versi KLB pimpinan La Nyalla Mahmud Matalitti menunjuk Alfred Riedl ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video