Sudah Didampingi BPKP, Laporan 3 Kabupaten Ini Masih Saja Disclaimer

By esya_raya_abadi 19 Jul 2017, 12:02:07 WIB Internasional
Sudah Didampingi BPKP, Laporan 3 Kabupaten Ini Masih Saja Disclaimer

Keterangan Gambar : Nikolay Alexeye.


MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat terus memantau atau mendampingi kinerja laporan keuangan sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat.

Pendampingan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik, namun 3 kabupaten berikut ini tetap saja menunjukkan kinerja laporan keuangan yang kurang memuaskan.

Kepala BPKP Papua Barat Sumitro mengatakan, 3 kabupaten tersebut adalah Manokwari, Fakfak dan Teluk Wondama. Laporan keuangan 3 kabupaten tersebut pada 2014 tetap saja disclaimer atau tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Padahal menurut Sumitro, sebelum pendampingan dilakukan, 3 bupati kabupaten tersebut sudah meneken kesepakatan dengan BPKP disaksikan BPK RI.

Bahkan menurut dia, bupati Manokwari yang selama ini memilih membuat LKPD tanpa bantuan BPKP, kini sudah “menyerah” dan meminta bantuan BPKP untuk melakukan pendampingan.

Terlepas dari hal itu, Sumitro mengatakan, pihaknya mendampingi sejumlah kabupaten di Papua Barat, termasuk provinsi Papua Barat, dalam penyusunan laporan keuangan,termasuk memfasilitasi penggunaan Sistem Informasi Managemen Keuangan Daerah/Simda.

“Pendampingan meliputi perencanaan, pembinaan, pendampingan pelaksanaan, penatausahaan, termasuk laporan membantu fasilitas Simda kepada pemerintah,” ungkap dia di ruang kerjanya.

Pendampingan dimaksudkan agar kabupaten-kabupaten bisa memperbaiki kinerja laporan keuangan, minimal tidak disclaimer atau mendapatkan opini dari BPK.

Menurut Sumitro, BPKP memasang target agar laporan keuangan 7 kabupaten/kota WTP (wajar tanpa pengecualian) dan 5 WDP (wajar dengan pengecualian) ditahun 2014. “Tapi masih belum terealisasi,” kata dia.

Selama 2011 hanya hanya Sorong Selatan dan Teluk Bintuni yang mendapat opini WDP. Pada tahun 2012 menyusul Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Kaimana.

Pemprov Papua Barat yang 11 tahun disclaimer, akhirnya WDP pada 2013. Maybrat, Kota Sorong dan Tambrauw juga WDP pada tahun yang sama.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Potensi apa, di kaimana yang perlu dikembangkan?
  Pertambangan
  Unit Kegiatan Masyarakat
  Kelautan
  Perinsdustrian
  Perikanan

Komentar Terakhir

  • Tommy Utama

    Para pengunjuk rasa membawa bendera-bendera Palestina dan foro-foto pemimpin tertinggi ...

    View Article
  • Robby Prihandaya

    Anda penyuka Transformer? Tentu hal yang paling menarik saat menonton film Transformer salah ...

    View Article
  • Edo Ikfianda

    Setelah membentuk Timnas, PSSI versi KLB pimpinan La Nyalla Mahmud Matalitti menunjuk Alfred Riedl ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video